Pemprov Riau dan BAZNAS Perkuat Sinergi UPZ 2025 untuk Pengelolaan Zakat Profesional

PEKANBARU — TOPIKPUBLIK.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tahun 2025 di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan strategis ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antar-UPZ di seluruh kabupaten dan kota se-Riau agar pengelolaan zakat semakin profesional, transparan, serta berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Rakor juga menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai kekuatan ekonomi umat dan instrumen pembangunan sosial berkelanjutan di Bumi Lancang Kuning.

Sinergi Pemerintah dan BAZNAS Dorong Kesejahteraan Umat

Mewakili Gubernur Riau Abdul Wahid, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menegaskan bahwa pelaksanaan rakor bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat peran zakat dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah sering dihadapkan pada keterbatasan menyalurkan bantuan sosial karena regulasi dan mekanisme APBD. Dalam situasi itu, peran BAZNAS dan UPZ menjadi sangat vital karena mampu bergerak cepat, tepat, dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulkifli menekankan bahwa BAZNAS bukan hanya lembaga keagamaan, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya memperkuat fondasi sosial dan ekonomi masyarakat. “Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan UPZ akan memperluas jangkauan penerima manfaat zakat di seluruh wilayah Riau,” tambahnya.

Tiga Arah Strategis Penguatan Zakat di Riau

Dalam arahannya, Zulkifli menyampaikan tiga poin penting yang menjadi fokus kerja bersama antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan seluruh UPZ di Riau:

1. Digitalisasi Pengelolaan Zakat. UPZ didorong menyatukan sistem kerja berbasis pelaporan digital untuk memastikan potensi zakat di Riau dikelola lebih optimal, transparan, dan terukur.

2. Sinergi Program Pemerintah Daerah. Pengelolaan zakat harus berjalan seiring dengan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan ekonomi umat, serta beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

3. Pengembangan Zakat Produktif. Zakat tidak boleh berhenti pada bantuan konsumtif semata, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi produktif bagi para mustahik agar mandiri, berdaya saing, dan mampu mengubah nasib mereka menjadi lebih baik.

Apresiasi dan Harapan untuk Pengelolaan Zakat Berkeadilan

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BAZNAS dan UPZ atas dedikasi mereka dalam mengelola zakat secara amanah, profesional, dan berintegritas.

“Kehadiran BAZNAS mampu menutup celah sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan pemerintah melalui APBD. Ini membuktikan zakat bukan hanya ibadah, tetapi juga solusi konkret bagi kesejahteraan umat,” tuturnya.

Zulkifli kemudian secara resmi membuka Rapat Koordinasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Riau Tahun 2025. Ia berharap, kegiatan ini tidak hanya mempererat sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah nyata menuju Riau yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan religius.

Dengan semangat kolaborasi dan pengelolaan zakat yang profesional, Pemprov Riau dan BAZNAS bertekad menjadikan zakat sebagai kekuatan ekonomi umat yang mampu memperkuat pembangunan sosial serta meneguhkan visi Riau sebagai provinsi yang maju dan berkeadaban.