Pemprov Riau Lakukan Efisiensi APBD Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pusat

PEKANBARU – TOPIKPUBLIK.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara terbuka mengakui bahwa kebijakan pemangkasan dana transfer pusat berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini menuntut pemerintah daerah melakukan langkah efisiensi anggaran, sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa Riau termasuk daerah yang masih bergantung cukup besar pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pengurangan alokasi otomatis menekan ruang fiskal daerah.

“Pasti terpengaruh karena kita termasuk daerah yang cukup bergantung pada dana transfer. Jadi ada rasio dari belanja yang harus kita kurangi dan sesuaikan. Ruang untuk penyesuaian itu ada di APBD-P,” ujar Syahrial Abdi usai menghadiri rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (4/9/2025).

Fokus Efisiensi, Program Prioritas Tetap Jalan

Menurut Syahrial, Pemprov Riau kini tengah merapikan kembali pos-pos belanja dengan prinsip penghematan. Kendati begitu, tiga sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dipastikan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, meskipun ruang anggaran semakin terbatas.

“Belanja wajib dan dasar tetap kita penuhi. Bahkan pemeliharaan infrastruktur pun, meskipun kena pemangkasan, tetap harus dilakukan agar fungsinya berjalan dengan baik,” jelasnya.

Langkah efisiensi ini, lanjut Syahrial, juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang turut mengurangi anggaran pemeliharaan. Namun, Gubernur Riau menegaskan komitmennya agar layanan publik tidak terganggu dan masyarakat tetap mendapatkan hak-haknya.

Evaluasi DPRD, Ranperda, dan Legislasi Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Syahrial juga menyinggung evaluasi kinerja legislatif dan eksekutif pada masa sidang sebelumnya. Menurutnya, masih ada sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi pekerjaan rumah, termasuk beberapa rancangan yang merupakan luncuran dari tahun sebelumnya.

“Mudah-mudahan dengan sisa waktu, produk hukum yang harus menjadi legislasi daerah bisa kita selesaikan dengan baik,” ungkapnya.

Keberhasilan penyelesaian Ranperda dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Riau.

RPJMD Jadi Landasan Pembangunan Daerah

Lebih jauh, Syahrial menambahkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau baru saja dirampungkan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan strategis bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga arah pembangunan tetap konsisten meski terjadi penyesuaian anggaran.

Sekdaprov menekankan, keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi semangat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemangkasan dana transfer pusat memang memaksa Riau untuk lebih kreatif, namun program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan warga tetap akan dijaga.

Komitmen Pemprov Riau

Dengan tekanan fiskal yang semakin ketat, Pemprov Riau berkomitmen menata belanja daerah lebih selektif, transparan, dan tepat sasaran. Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, melainkan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk program strategis, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat Riau.