Prabowo Tetapkan 9 Anggota Komite Reformasi Polri, Pengumuman Resmi Segera
Presiden Prabowo Subianto menetapkan sembilan tokoh nasional sebagai anggota Komite Reformasi Polri. Pengumuman resmi ditunda karena sebagian anggota berhalangan hadir. Komite ini dibentuk untuk memperkuat reformasi dan profesionalisme institusi kepolisian di Indonesia.
Thabrani Al-Indragiri
TOPIKPUBLIK.COM – Presiden Prabowo Subianto telah resmi menetapkan sembilan tokoh nasional sebagai anggota Komite Reformasi Polri, lembaga strategis yang dibentuk untuk mendorong terwujudnya transformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Saat ini, publik tinggal menunggu pengumuman resmi dari Istana Negara dalam waktu dekat.
Pembentukan Komite Reformasi Polri ini merupakan langkah konkret Presiden Prabowo dalam mewujudkan tata kelola kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komite ini diharapkan menjadi motor penggerak perubahan yang menyentuh berbagai aspek kelembagaan, mulai dari struktur organisasi, sistem rekrutmen, pendidikan, hingga akuntabilitas kinerja aparat kepolisian.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pihaknya belum mengumumkan secara resmi daftar nama anggota Komite Reformasi Polri karena sebagian anggota yang telah ditunjuk berhalangan hadir pada pekan ini.
“Presiden sudah menandatangani penetapan sembilan anggota Komite Reformasi Polri. Namun, pengumuman resminya akan dilakukan setelah seluruh anggota bisa hadir bersama di Istana,” ujar Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Menurut Prasetyo, Komite Reformasi Polri dibentuk dengan mandat untuk mengkaji, menilai, dan merekomendasikan kebijakan reformasi kelembagaan Polri agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama di era digital dan demokrasi modern. Komite ini akan bekerja secara independen dan melaporkan hasil kajiannya langsung kepada Presiden.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun institusi penegakan hukum yang bersih, kuat, dan berintegritas tinggi, serta mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Sejumlah pengamat menilai pembentukan Komite Reformasi Polri merupakan sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo ingin mempercepat agenda reformasi sektor keamanan nasional, dengan menempatkan kepolisian sebagai garda depan dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat.
Publik kini menanti nama-nama tokoh yang akan duduk di dalam Komite tersebut—yang diyakini terdiri dari pakar hukum, akademisi, tokoh masyarakat, dan mantan pejabat kepolisian berintegritas tinggi—guna memastikan reformasi Polri berjalan sesuai arah kebijakan nasional.
