Reses DPRD Pekanbaru: Banjir dan Infrastruktur Jadi Keluhan Utama Warga

PEKANBARU, TOPIKPUBLIK.COM – Persoalan infrastruktur dan banjir masih menjadi dua masalah utama yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut terungkap dalam laporan hasil reses anggota DPRD Kota Pekanbaru yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru di Balai Payung Sekaki, Senin (25/5/2026).

Melalui laporan yang merupakan rangkuman aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (dapil) di Kota Pekanbaru tersebut, DPRD menegaskan perlunya langkah yang lebih serius, terukur, dan berkelanjutan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan berbagai persoalan dasar yang hingga kini masih menjadi beban masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid dan didampingi tiga Wakil Ketua DPRD, yakni Tengku Azwendi, Muhammad Dikky Suryadi, serta Andry Saputra. Turut hadir dalam agenda tersebut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut beserta jajaran pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menjelaskan bahwa laporan reses yang disampaikan dalam sidang paripurna merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan seluruh anggota DPRD saat turun langsung ke tengah-tengah warga. Menurutnya, reses menjadi instrumen penting bagi legislatif untuk mendengar secara langsung kebutuhan, harapan, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

"Laporan reses ini merupakan kumpulan aspirasi masyarakat yang disampaikan saat anggota dewan melaksanakan reses. Dengan seluruh anggota dewan yang turun langsung, tentu sangat banyak aspirasi yang diterima," ujarnya.

Isa menuturkan, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat telah melalui pembahasan awal di lingkungan DPRD. Dari hasil inventarisasi dan evaluasi tersebut, persoalan infrastruktur dasar masih mendominasi keluhan warga hampir di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.

Menurutnya, masyarakat menginginkan percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga. Selain kondisi jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum lainnya, persoalan banjir juga menjadi isu yang paling sering disampaikan masyarakat dalam setiap agenda reses.

"Masyarakat masih menginginkan adanya perbaikan infrastruktur, terutama terkait penanganan banjir yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Kami minta hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah," kata Isa.

Keluhan mengenai banjir, lanjutnya, bukan sekadar persoalan musiman. Bagi sebagian warga, genangan air yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, hingga kenyamanan lingkungan permukiman. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada solusi permanen.

Politisi PKS tersebut berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dapat lebih fokus dalam menyusun prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan setiap aspirasi warga dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang nyata dan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa hasil reses bukan sekadar dokumen administratif, melainkan representasi suara masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Aspirasi yang disampaikan warga melalui anggota legislatif merupakan gambaran nyata mengenai kondisi yang masih dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.

Sementara itu, usai menghadiri rapat paripurna, Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut menjelaskan bahwa penyampaian laporan reses merupakan mekanisme konstitusional yang menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui forum tersebut, setiap anggota DPRD menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh secara langsung dari daerah pemilihannya masing-masing.

"Setiap anggota dewan yang turun ke lapangan menyerap aspirasi warga, hasilnya kemudian direkapitulasi dan dilaporkan secara resmi melalui rapat paripurna ini," kata Ingot.

Ia menjelaskan bahwa berbagai aspirasi yang masuk tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan banjir, tetapi juga mencakup sektor-sektor strategis lainnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Mulai dari kebutuhan pembangunan lingkungan, peningkatan kualitas fasilitas umum, hingga berbagai usulan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pekanbaru.

Menurut Ingot, masukan yang disampaikan melalui laporan reses memiliki nilai penting sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam penyusunan program pembangunan daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru memandang setiap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan yang harus diakomodasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan prioritas daerah.

Lebih jauh, ia menilai hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi kedua lembaga tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.

Ia juga berharap dinamika kelembagaan yang berkembang di lingkungan DPRD, termasuk perubahan alat kelengkapan dewan (AKD), dapat semakin memperkuat kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

"Untuk perubahan AKD ini, mudah-mudahan bisa membawa perbaikan dan kinerja yang lebih solid ke depannya," pungkas Ingot.

Laporan hasil reses DPRD Kota Pekanbaru kali ini kembali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui wakil rakyat diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan warga secara nyata di tengah pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru.

#Galeri