Tepi Barat Mencekam: Kekerasan Israel Meningkat, Aneksasi Kian Terstruktur

TOPIKPUBLIK.COM – PALESTINA – Kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel kini berada dalam situasi genting, di tengah lonjakan kekerasan sistematis yang terus meningkat. Data terkini menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2025, serangan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan mengalami peningkatan drastis hingga 30 persen, menandai babak baru dalam konflik Palestina-Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Di tengah meningkatnya ketegangan, kawasan suci Masjid Al-Aqsa di Yerusalem kembali menjadi saksi pelanggaran berulang yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel. Insiden ini memicu kekhawatiran global tentang arah kebijakan Israel terhadap wilayah-wilayah pendudukan, sekaligus membuka kembali perdebatan tajam mengenai pelanggaran hukum internasional yang terus terjadi secara terbuka.

Menurut laporan Radio Militer Israel, sejak Januari 2025 telah terjadi sedikitnya 414 insiden kekerasan, mulai dari pembakaran properti milik warga Palestina, aksi grafiti bernada rasis dan anti-Arab, hingga serangan brutal yang melibatkan kekerasan fisik oleh pemukim ilegal terhadap penduduk lokal.

Yang mengkhawatirkan bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas dan skala kekerasan yang kini semakin mengarah pada pola kekerasan terorganisir dan terstruktur, menjadi bagian dari proyek jangka panjang pendudukan Israel atas Tepi Barat.

Permukiman Ilegal dan Proyek Aneksasi Sistematis

Ihab Jabareen, analis politik Timur Tengah dan pengamat isu kolonialisme Israel, menjelaskan bahwa ekspansi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat merupakan bagian dari proyek aneksasi jangka panjang yang dikemas dalam bingkai kebijakan negara, meskipun bertentangan secara terang-terangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB.

“Yang berubah bukan hanya frekuensi serangan, melainkan juga mekanismenya. Kita sedang menyaksikan transformasi konflik menjadi proyek aneksasi struktural,” ujar Jabareen dalam wawancara dengan program Ma Wara’a al-Khabar.

Ia menandai bahwa titik balik terjadi pasca penarikan militer Israel dari Gaza pada tahun 2005. Sejak saat itu, pembangunan permukiman di Tepi Barat bukan lagi sekadar prakarsa warga sipil Zionis, melainkan telah dilembagakan melalui instrumen-instrumen kekuasaan negara.

Fase antara 2005 hingga 2015 disebut sebagai masa “kompensasi teritorial”, ketika Israel mempercepat perluasan pemukiman sebagai pengganti atas hilangnya kontrol fisik atas Gaza. Sementara periode 2015 hingga 2020, para pemukim berhasil menembus pusat-pusat pengambilan keputusan di Tel Aviv.

Puncaknya terjadi dalam rentang 2020–2025, ketika tokoh ekstremis seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir memperoleh kekuasaan atas dua kementerian kunci—Keamanan Nasional dan Urusan Pemukiman. Hal ini menjadi indikator jelas konsolidasi kekuasaan sayap kanan dalam mengarahkan strategi kolonisasi.

Strategi Terkoordinasi: Dari Militer ke Pemukim

Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Hassan Khreisha, mengungkap bahwa terdapat pusat kendali bersama yang melibatkan militer Israel, dinas intelijen, pemukim ekstremis, dan administrasi sipil Israel. Pusat komando ini secara sistematis mengatur invasi terhadap Tepi Barat dan kamp-kamp pengungsi di wilayah utara.

“Ini bukan serangan sporadis, melainkan strategi penghancuran sistematis dan pengusiran massal. Mereka menciptakan realitas baru di lapangan dengan menghapus eksistensi Palestina,” tegas Khreisha.

Ia menyebut wilayah Lembah Yordan sebagai target strategis pengusiran paksa, mengingat nilai pentingnya bagi pertanian dan akses air. Bersamaan, Yerusalem Timur dan kota-kota kunci seperti Jenin dan Hebron juga menjadi sasaran.

Khreisha menegaskan bahwa Israel tengah memanfaatkan dukungan politik penuh dari pemerintahan Donald Trump untuk memperluas kendali teritorial melalui langkah-langkah unilateral.

“Intifada ketiga bisa meletus kapan saja. Ketika rakyat Palestina tak lagi memiliki ruang hidup, perlawanan adalah keniscayaan,” ujarnya.

Namun demikian, Khreisha juga mengkritik lemahnya Otoritas Palestina yang disebutnya gagal dalam merespons eskalasi ini secara strategis, dan bahkan menjadi bagian dari target delegitimasi yang dijalankan Israel.

Dilema Politik Eropa dan Dominasi AS

Dari ranah internasional, Uni Eropa melalui KTT terakhir di Brussel menyampaikan kecaman terhadap peningkatan kekerasan di Tepi Barat. Meski demikian, para analis menilai bahwa pernyataan tersebut tidak diiringi langkah konkret yang dapat menekan Israel secara signifikan.

Prof. Mohamed Henid, pakar geopolitik dari Universitas Sorbonne, menyebut bahwa memori Holocaust masih menjadi faktor penghambat utama dalam pengambilan kebijakan yang berani oleh Eropa terhadap Israel.

“Eropa mengalami dilema moral. Generasi muda mulai mempertanyakan narasi lama tentang status korban abadi. Ini membuat lobi Zionis panik, namun juga mempersulit pembuat kebijakan,” terang Henid.

Ia juga menyoroti bangkitnya kekuatan sayap kanan di berbagai negara Eropa yang justru mempererat hubungan diplomatik dan militer dengan Israel, atas nama stabilitas regional dan aliansi strategis melawan Iran dan kelompok perlawanan Palestina.

Khreisha menambahkan bahwa proposal sanksi terhadap pemukim ekstremis sempat mencuat di Parlemen Eropa, namun seluruhnya dibatalkan akibat tekanan diplomatik dari Amerika Serikat.

Di sisi lain, Ihab Jabareen memperingatkan bahwa Israel kerap menggunakan diplomasi sebagai taktik penundaan.

“Mereka pura-pura membuka jalur diplomasi untuk membungkam kritik internasional, lalu melanjutkan agresi begitu perhatian dunia teralihkan,” jelasnya.

Narasi Perlawanan dan Upaya Pembenaran

Pada hari Minggu lalu, Badan Keamanan Israel (Shin Bet) mengklaim telah membongkar jaringan bawah tanah Hamas di Hebron yang disebut tengah merencanakan serangan. Dalam operasi tersebut, lebih dari 60 warga Palestina ditangkap, sementara ditemukan puluhan senjata api dan granat tangan.

Namun Hamas melalui pernyataan Mahmoud al-Mardawi membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa perjuangan bersenjata adalah respons sah terhadap pendudukan.

“Selama tanah ini dijajah, perlawanan akan tetap ada. Kami tidak akan tunduk pada logika kolonial yang mengkriminalkan korban dan membenarkan agresor,” tegasnya.