Meranti Terapkan SP2D Online Mulai Februari 2026

SELATPANJANG – TOPIKPUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan mulai memberlakukan sistem penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online pada Februari 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, di Selatpanjang, Ahad (1/2/2026) sore. Ia menyebutkan bahwa Kepulauan Meranti akan menjadi kabupaten ketiga di Provinsi Riau yang mengimplementasikan sistem SP2D online secara penuh.

“Insyaallah, pekan ini penerbitan SP2D secara online sudah mulai kita berlakukan,” ujar Fajar.

Percepatan Pencairan Dana dan Reformasi Tata Kelola Keuangan

Menurut Fajar, penerapan SP2D online merupakan langkah penting dalam mereformasi tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam mempercepat proses pencairan dana yang selama ini masih bersifat manual dan berlapis.

Selain mempercepat proses, sistem ini juga menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“SP2D online ini merupakan upaya konkret pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi keuangan dan meningkatkan tata kelola yang lebih modern, tertib, serta terintegrasi,” jelasnya.

Dengan sistem ini, proses pencairan dana kini dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan transparan, karena telah terhubung langsung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Integrasi ini juga mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Bank Pembangunan Daerah dalam pengelolaan keuangan secara real time.

Manfaat Strategis SP2D Online bagi Pemerintah Daerah

Melalui penerapan SP2D online berbasis SIPD, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menargetkan sejumlah manfaat strategis, antara lain:

• Pencairan dana SP2D langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening tujuan

• Proses pencairan yang otomatis dan transparan

• Efisiensi waktu dan biaya operasional

• Penyederhanaan birokrasi

• Percepatan realisasi belanja daerah yang lebih terukur dan akuntabel

“Dengan sistem ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi jauh lebih tertib dan terkontrol. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi bergantung pada proses manual yang panjang dan berlapis,” tegas Fajar.

Perubahan Signifikan Dibanding Sistem Lama

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa penerapan SP2D online membawa perubahan signifikan dibandingkan mekanisme sebelumnya. Pada sistem lama, proses pencairan masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti:

• Tidak adanya pengecekan otomatis terhadap template gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

• Validasi ID billing dan rekening penerima yang masih manual

• Pengiriman berkas fisik ke bank

• Permintaan data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) secara terpisah

• Pengecekan saldo RKUD yang belum dilakukan secara real time

Namun, dengan SP2D online, seluruh proses tersebut mengalami penyederhanaan dan otomatisasi.

“Validasi rekening kini langsung dilakukan oleh bank, kesesuaian pajak tervalidasi melalui sistem coretax, ID billing yang kedaluwarsa dapat diperbarui langsung di SIPD tanpa mengubah SPP, serta NTPN akan terisi otomatis setelah pencairan berhasil,” terangnya.

Keterbatasan Teknis dan Evaluasi Berkelanjutan

Meski demikian, Fajar tidak menampik bahwa sistem SIPD masih memiliki sejumlah keterbatasan teknis. Salah satunya adalah belum dimungkinkannya penerbitan SP2D LS barang dan jasa dengan tujuan lebih dari satu penerima, kecuali untuk LS gaji dan TPP.

“Keterbatasan ini akan menjadi bahan evaluasi dan masukan ke pemerintah pusat agar pengembangan SIPD ke depan semakin adaptif dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Visi Jangka Panjang: Setarakan Layanan ASN Daerah dan Pusat

Lebih jauh, penerapan SP2D online juga membawa visi jangka panjang, yakni menyetarakan layanan keuangan ASN daerah dengan ASN pusat, khususnya dalam hal penerimaan hak gaji.

“Mimpi besar dari SP2D online ini adalah agar ke depan PNS daerah bisa menerima gaji secara otomatis seperti PNS pusat. Jika tanggal 1 jatuh pada hari libur, gaji tetap masuk. Saat ini sistem memang belum sepenuhnya mendukung, namun inilah arah kebijakan yang ingin kami capai,” ungkapnya.

Fajar menambahkan, ke depan hal tersebut akan terus dikoordinasikan bersama Bank Riau Kepri Syariah sebagai bank daerah, agar dapat tumbuh dan berkembang seiring transformasi digital pemerintah daerah.

“Sebagaimana pemerintah pusat berkembang bersama bank BUMN-nya, kami berharap pemerintah daerah dan bank daerah juga dapat tumbuh dan berkembang bersama dalam ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.