Pemkab Kepulauan Meranti–Kanwil DitjenPAS Riau Teken MoU, Perkuat Pembinaan WBP

PEKANBARU – TOPIKPUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Kamis (26/02/2026).

Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Jalan Sialang Bungkuk, Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan institusi pemasyarakatan di Provinsi Riau.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama Kepala Kanwil DitjenPAS Riau, Maizar, Bc.IP, S.Sos, M.Si. Kesepakatan ini menandai babak baru kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Implementasi Regulasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Kerja sama ini merupakan implementasi nyata amanat peraturan perundang-undangan dalam memperkuat koordinasi ketatalaksanaan antarinstansi pemerintah. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan yang tengah menjalani proses pembinaan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, MoU dan PKS ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi serta penguatan sistem hukum pidana nasional yang semakin menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif dan reintegratif.

Bupati Asmar menegaskan, penandatanganan tersebut bukan sekadar seremoni administratif, tetapi wujud komitmen kolektif membangun daerah melalui pendekatan pembinaan yang terintegrasi.

“Ini bukan sekadar prosesi di atas kertas, tetapi peneguhan komitmen bahwa pemerintah daerah hadir dalam proses pembinaan. Warga Binaan Pemasyarakatan tetap bagian dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki hak untuk mendapatkan peningkatan kapasitas, layanan kesehatan, serta pelatihan kemandirian,” ujar Asmar.

Sinergi Perangkat Daerah untuk Pemberdayaan WBP

Sebagai langkah konkret, kerja sama ini akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah daerah berupaya menghadirkan program pelatihan vokasional, peningkatan literasi, pembinaan kewirausahaan, serta dukungan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Tujuannya jelas: membekali warga binaan dengan keterampilan nyata agar siap mandiri dan produktif ketika kembali ke tengah masyarakat.

Program pembinaan ini diharapkan tidak hanya menciptakan kemandirian ekonomi, tetapi juga membangun mentalitas baru yang berorientasi pada perubahan positif dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan proses reintegrasi sosial berjalan optimal, sehingga mampu menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini selaras dengan paradigma pemasyarakatan modern yang menempatkan pembinaan sebagai investasi sosial jangka panjang.

Sejalan 15 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sementara itu, Kepala Kanwil DitjenPAS Riau, Maizar, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Pemkab Kepulauan Meranti dalam memperkuat pembinaan warga binaan.

“Kerja sama ini sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Kolaborasi ini membuka ruang pemberdayaan yang selaras dengan potensi daerah,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa penandatanganan MoU dan PKS tersebut sejalan dengan arah kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta 15 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bagian dari implementasi visi pembangunan nasional.

Menurutnya, paradigma pemasyarakatan saat ini tidak lagi semata-mata menjalankan pidana sebagai bentuk penghukuman, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia (human development).

“Pemasyarakatan adalah tentang membimbing dan menyiapkan warga binaan agar mampu kembali ke tengah masyarakat dengan keterampilan, kemandirian, dan kesadaran untuk hidup lebih baik,” tegas Maizar.

Mendukung Reformasi KUHP dan UU Pemasyarakatan Terbaru

Kerja sama ini juga memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan sesuai dengan semangat reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru yang menandai transformasi sistem hukum pidana nasional.

Reformasi tersebut menempatkan pembinaan sebagai instrumen utama dalam membangun keadilan restoratif, sekaligus mempertegas bahwa warga binaan tetap memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri.

Dengan pendekatan ini, sistem pemasyarakatan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai sekadar tempat menjalani hukuman, tetapi sebagai ruang pembinaan yang mempersiapkan individu untuk kembali berkontribusi secara produktif dalam pembangunan daerah.

Integritas dan Profesionalisme Jajaran Pemasyarakatan

Di akhir kegiatan, seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah Riau didorong untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Program pembinaan dan pembimbingan diharapkan benar-benar memberikan dampak nyata dan terukur, bukan sekadar formalitas administratif. Evaluasi berkala, penguatan pengawasan, serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi kerja sama ini.

Sinergi antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Kanwil DitjenPAS Riau diharapkan menjadi “jembatan harapan” dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan berkelanjutan. Lebih dari itu, kerja sama ini menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya menyentuh aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menyasar pembangunan manusia secara utuh.

Dengan komitmen bersama, warga binaan pemasyarakatan diharapkan memiliki bekal keterampilan, kemandirian ekonomi, serta kesiapan mental untuk kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wartawan: Ade Tian Prahmana